Petaka Mahar(L) Politik

by -158 views

Oleh Syamsuddin Radjab
Pengamat Hukum Tata Negara; Direktur Eksekutif Jenggala Center

Lontarapos.com, Watampone – Dalam sistem ketatanegaraan kita, partai politik memiliki kedudukan dan peran sangat penting dan strategis sebagai institusi satu-satunya yang berhak mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat 2 UUDN RI 1945) yang nantinya memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Hak konstitusional itu tidak dimiliki oleh lembaga demokrasi manapun selain partai politik. Seorang tokoh politik, kharismatik, populer, dan atau tokoh yang memiliki tingkat elektoral tinggi hanya menjadi mimpi di siang bolong jika partai politik tidak mengusulkannya menjadi calon Presiden.

Mpu politik sekelas Akbar Tanjung (AT) yang sedari muda menjadi politisi, menteri tiga kali, ketua umum partai, ketua DPR dan malang melintang di dunia aktivis dari ketua umum PB HMI, pendiri kelompok Cipayung (HMI, PMII, GMKI, PMKRI dan GMNI) serta pencetus lahirnya KNPI dan AMPI tidak pernah mencicipi calon Presiden karena gagal atau tidak diusulkan partai politik.

Sayangnya, partai politik saat ini kembali ternodai dengan munculnya isu mahar politik dalam perhelatan pilkada serentak 2018 di 171 daerah seluruh Indonesia.

Peristiwa dan Risiko Hukum

Pengakuan La Nyalla Mattalitti, seorang bakal calon gubernur Jawa Timur, menghentak publik karena merasa diperas oleh Partai Gerindra setelah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 Miliar.

La Nyalla juga mengaku telah dimintai pengurus partai DPD I Gerindra Jawa Timur senilai Rp 40 Milyar (11/1/2018) dari total Rp 170 Miliar. Nyalla pun telah mengeluarkan cek sebesar Rp 70 Miliar yang dapat dicairkan jika rekomendasi sudah ada ditangan. Malang tak dapat ditolak mujur tak dapat diraih, rekomendasi tak kunjung diterima hingga tanggal batas pengajuan bakal calon ditutup KPUD.

Di Cirebon, Jawa Barat, Siswandi seorang pensiunan Polri berpangkat Brigadir Jenderal juga gagal melaju ke pencalonan Wali Kota karena tidak mampu memenuhi permintaan sejumlah uang oleh pengurus DPD II PKS sebagai mahar politik. Bernasib sama dengan La Nyalla, Siswandi pun ikut bernyanyi di pelbagai media menyampaikan kekesalannya. Kedua kasus diatas, kini sedang ditangani Bawaslu masing-masing.

Bahkan, gegara mahar politik, Partai Hanura secara mengejutkan tiba-tiba terguncang prahara dengan mendongkel ketua umumnya Oesman Sapta Odang (OSO) karena diduga menilep uang mahar politik sebesar Rp 200 Miliar (18/1/2018) masuk ke kantong pribadi sang ketua umum. Tak perlu waktu lama, OSO pun tersungkur melalui mosi tidak percaya yang dilancarkan oleh 27 DPD I dan 401 DPC II pengurus Partai Hanura di pelbagai daerah.

Pendukung Sudding (lawan kubu OSO) segera menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura yang dilaksanakan di Hotel Sultan (18/1/2018), Jakarta Selatan, dengan agenda tunggal pemilihan ketua umum setelah OSO dipecat pada rapat pengurus DPP Partai Hanura di hari sebelumnya. Wiranto, menteri polhukam, sebagai Dewan Pembina Partai Hanura dibuat puyeng akibat konflik internal partai yang didirikannya.

Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Budi Heriyanto Dalimunthe juga gagal maju sebagai bakal calon Wakil Walikota karena diminta setor mahar politik sebanyak Rp 3 Miliar oleh pengurus Partai Golkar.

Demikian pula di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli dan Maryono pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya dari PDI-P batal mencalonkan diri karena dimintai ratusan juta perkursi DPRD.

Korban mahar politik diatas, hanya segelintir dari jejak digital yang terurai dipelbagai media, tetapi cukup mewakili suara mayoritas diam (silent majority) selain pengakuan yang gagal maju dan bernyanyi.

Praktik mahar politik yang dilakukan parpol dan calon berisiko secara hukum berupa pencoretan dalam pencalonan karena melakukan tindak pidana pilkada yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i, Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4, dan Pasal 187C terkait perbuatan tercela dan penerimaan imbalan yang tegas dilarang oleh UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan sanksi yang berat baik pemberi maupun penerima (parpol).

Praktik mahar politik sama jahatnya dengan penggunaan pengaruh karena kedudukannya sebagai pejabat negara atau aparat penegak hukum yang mengancam akan mempersoalkan secara hukum atau mengkonversi politik tanpa mahar dengan pelbagai jabatan kadis di Pemda.

Inilah muka bopeng demokrasi elektoral yang tanpa inheren dengan nilai etika dan moral politik melahirkan pelbagai petaka politik nasional maupun daerah.

Penataan Sistem

David Easton (1950) mengemukan bahwa kehidupan politik sebagai sebuah sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dan memengaruhi cara pembuatan kebijakan (policy decision) dan pelaksanaan keputusan-keputusan otoritatif di suatu negara. Hubungan dan saling memengaruhi antar lembaga kemudian disebut sebagai sistem politik yang dipengaruhi lingkungan eksternal.

Melihat peristiwa politik diatas, beberapa soal yang perlu penataan ulang sistem untuk mengatasi permasalahan kehidupan politik, diantaranya:

Pertama, kejahatan politik berupa setoran mahar politik yang sering dihaluskan sebagai uang saksi disebabkan karena ketiadaan pendanaan yang cukup terhadap partai politik. Partai politik selama ini hanya menerima berupa bantuan yang dinilai kurang cukup guna membayar operasional partai dan kesekretariatan yang diberikan oleh pemerintah.

Saatnya menimbang sistem pendanaan parpol dalam suatu undang-undang dengan membiayai parpol dari APBN sebesar Rp 1 Triliun sampai Rp 2 Triliun perpartai atau minimal 50% dari kebutuhan parpol diiringi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan APBN.

Kebijakan tersebut jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan bancakan APBN utk kepentingan parpol atau pribadi hingga puluhan triliun seperti kasus Nazaruddin dan Setya Novanto.

Fakta peristiwa mahar politik juga diakibatkan karena mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh parpol mapun calon. Mulai dari masa persiapan, biaya atribut dan kampanye, biaya saksi, membayar parpol, dan lain-lain yang ditaksir puluhan hingga ratusan miliar tergantung luasan, jumlah penduduk dan basah atau keringnya daerah.

Kedua, perlunya memuat ketentuan tegas larangan penggunaan pengaruh karena kedudukan atau jabatan dalam pelaksanaan pilkada dengan sanksi tegas dan pemidanaan dengan ancaman hukuman maksimal atas pelanggaran dimaksud.

Baik pengaturannya terkait dengan UU Pemerintahan Daerah, UU ASN, UU Kepolisian, UU TNI, UU Kejaksaan maupun UU Kementerian Negara atau UU yang terkait dengan jabatan publik yang dinilai dapat memengaruhi jalannya pilkada karena upaya kriminalisasi.

Ketiga, penataan kelembagaan politik seperti partai politik dengan melakukan pengetatan persyaratan pendirian parpol dan bukan membatasi pendirian parpol melalui kebijakan diskriminatif dengan dalih penyederhanaan tapi melanggar hak-hak warga negara untuk berserikat. Penentuan persentase parpol dalam pengajuan calon Presiden merupakan wujud diskriminasi politik terhadap parpol baru karena tidak memiliki jumlah kursi atau suara sah nasional.

Keempat, perlunya kebijakan baru di internal masing-masing parpol terkait tata cara dan syarat pencalonan dalam pilkada dengan memberikan kewenangan pengusulan di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai konsep desentralisasi kebijakan politik pilkada guna menghindari politik sentralistik-monopolik DPP Partai Politik.

Kelima, perlunya peningkatan peran nyata parpol khususnya dalam fungsi pendidikan politik terhadap masyarakat dan pengkaderan berkelanjutan bagi kader parpol untuk dipersiapkan sebagai calon pemimpin politik baik dalam pilkada maupun pilpres.

Pencalonan non kader parpol sering kali menjadi pemantik konflik internal karena mencalonkan non kader sementara kader sendiri diabaikan hanya karena pertimbangan kemampuan finansial.

Disamping itu, parpol harus mengedukasi masyarakat bahaya politik uang dalam momentum pilkada atau pilpres agar pemilih tidak berorientasi materialis dan calon tidak bergantung kepada para cukong politik.

Editor : Jusuf Ahmad AM Fatwa