Mencurangi Demokrasi Sejak Dini

by -140 views

Oleh : Munir Sara

Lontarapos.com, Jakarta – Tiga kali lebaran, tiga kali pemilu, survei PAN selalu terkaram. Dalam kutukan 2%. Kutukan lembaga survei. Tak lebih tak kurang mentok di 2 %. Bukan kutukan Tuhan ! Lembaga surveinya itu itu juga. Kali ini LSI. Dulu LSI cuma satu. Gegara apa dan entah mengapa, kini LSI pecah kongsi. Jadi LSI ini dan LSI itu. Kalau cuma 2% elektabilitasnnya, otomatis tak lolos parliamentary threshold (PT). Tapi tiga kali lebaran, tiga kali pemilu partai ini (PAN); malah mulus melenggang ke gudang Senayan. Ups, maksudnya gedung Senayan. Di urutan lima besar pula. Apa soal?

Bertolak dari hasil survei sebelum pemilu 2014, maka mari kita melihat fakta; seberapa besar hasil survei 2% itu mendekati fakta, sesuai hasil perolehan kursi PAN dan partai sekelasnya di DPR pasca pemilu 2014. Mari kita lihat. Kalau survei itu suatu cara ilmiah mendekati fakta lapangan, maka bagaimana melihat kenyataannya?

Lantas, omong-omong soal LSI, saya juga flashback. Di tahun 2017, Indonesia Watch for Democracy (IWD) menyebut LSI termasuk tiga lembaga paling tidak akurat dalam survei politik. Diantaranya Lembaga Kajian Politik Indonesia (LKPI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dan Grup Riset Potensial (GRP). Akurasi ketiga lembaga survei ini pada peringkat terendah, yaitu 10,55 untuk LKPI, 11,96 (LSI), dan 22,46 (GRP).

Gegara survei soal PAN yang kebangatan naas di tiga pemilu ini, saya jadi ingat. Ketika publik dan terlebih-lebih dunia kampus yang nyinyir dengan hasil survei salah satu lembaga yang agak ngoyo. Waktu itu (jelang pemilu 2014), publik heran bukan kepalang. Nasdem partai yang baru bermetamorfosa dari ormas menjadi parpol, menyodok elektabilitas hingga 5,9 %. Persis saat ini, Perindo yang baru saja timbul jadi partai, elektabilitasnya terkerek 3 %. Apa soal?

Entahlah kenapa, dan apa variabel yang dipakai dalam survei itu? Apakah karena satu program partai dikeroyok 10 iklan TV yang menggunakan frekuensi publik tanpa regulasi? Tapi pernah juga, di Pilkada DKI 2017, berdasarkan hasil survei, saking semangatnya, setelah dihitung-hitung, total persentase elektabilitas semua calon gubernur lebih dari 100% atau 105,3% (+ 5,3%).

Alasannya; ini cuma soal pembulatan. Karena dua angka di belakang koma persentase masing-masing kandidat dibulatkan ke atas, sehingga ketika ditotalkan, persentasenya lebih dari 100%. Jelas hal ini tak bisa diterima begitu saja. Meskipun secara desimal bisa dibulatkan ke atas, tapi tetap ada pengontrolan secara matematis, sehingga persentase totalnya akurat di angka100%.

Saya ambil contoh, waktu survei lembaga X soal Pilkada DKI 2017, perolehan elektabilits Ahok-Jarot adalah 45,37% lalu dibulatkan ke atas menjadi 45,4. Demikianpun kandidat lainnya. Semestinya, meskipun bisa dibulatkan ke atas (secara matematik), tapi perlu dikontrol lebih ketat sehingga total persentase elektabilitas semua kandidat tetap berada di angka 100 %. Tak lebih tak kurang. Jadi, bilamana total persentase itu lebih dari 100%, maka kita patut meragukan keandalan (realibility) dari survei lembaga ini. Bukankah realibilty ini sesuatu yang sakral dalam penelitian ilmiah?

Jangan macam-macam dengan realibility dalam satu penelitian ilmiah. Termasuk survei politik. Biar 1% saja membikin satu kesalahan apalagi kebohongan, maka realibility anda terperosok menjadi sampah data. Tak ilmiah. Tingkat kepercayaan terhadap hasil survei ini lemah, karena memiliki akurasi data yang getas. otomatis nilai keandalannya juga lemah. Membuat kita sulit mempercayai kebenaran yang mewakili angka-angka politis itu. Jikalau nilai keandalan lemah sebagaimana kaidah keilmiahan, maka angka-angka yang disuguhkan hanyalah mewakili kebohongan demi kebohongan. Tarulah bila survei ini ada sponsornya, maka boleh dikata seperti “mendagangkan kebohongan.”

Di survei LSI (Denny JA) kali ini (1/2018), alasan Partai Hanura Jeblok elektabilitasnya karena konflik dualisme yang belakangan meradang. Katakanlah itu satu variable penggangu. Sementara partai lain tak disebut kenapa? Variabel apa saja yang digunakan untuk mengukur partai seperti PAN, PKS dan lainnya. Apakah variebal elektabilitas PAN tunggal? Misalkan hanya faktor Muhammadiyah tok? Sehingga tetap berada di kutukan elektabilitas 2%? Atau masih ada variable lain yang ikut menyokong elektabilitasnya?

Apakah asumsi variabel spesifik yang sama juga digunakan untuk partai lain? Bukankah semakin tinggi atau semakin tepat suatu level pengukuran, maka variabel yang dibuat akan semakin reliabel karena informasi yang dimiliki semakin mendetail. Demikianpun sebuah variabel harus spesifik agar dapat mengurangi intervensi informasi dari variabel lain?

Idealnya, untuk membuat suatu ukuran; termasuk dalam survei politik, variable yang digunakan harus tepat dan spesifik agar angka-angka hasil survei yang dipaparkan, mewakili secara komprehensif dari perolehan elektabilitas? Dengan demikian, nilai keandalannya dapat dipercayai. Jika tidak demikian, maka hasil survei hanyalah visualisasi dari angka-angka yang mewakili kebohongan demi kebohongan. Dan itu dipaksakan.

Yang menarik adalah, dari perolahan elektabilitas parpol yang ikut pemilu 2019 berdasarkan survei, persentasenya hanya 53,5%. Artinya, ada 46,7% yang masih merahasiakan pilihannya dan golput. Jadi, hasil survei LSI sebenarnya belum menggambarkan apa-apa, selain angka-angka politis yang berserakan untuk menggiring opini publik jelang pemilu 2019. Pelan-pelan hendak membajak demokrasi. Teman saya bilang, sejak awal mereka hendak mencurangi demokrasi di pemilu 2019, Wallahualam.

Editor : Jusuf Ahmad AM Fatwa